Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RKUD) Gagal Total

Krisis listrik di Kalimantan Barat (Kalbar) sebenarnya telah beberapa kali diupayakan untuk dicarikan jalan keluarnya. Pada 2003, disusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RKUD) Kalbar yang dirancang sebagai acuan untuk menyiapkan kebutuhan listrik di Kalbar. Namun melihat kondisi listrik di Kalbar yang terus memprihatinkan hingga pertengahan 2009 ini, target RUKD untuk mewujudkan Kalbar terang pada 2015 akan sulit tercapai.

“Dan saya pesimis hal tersebut akan tercapai,” ungkap M Iqbal Arsyad, Pembantu Rektor IV Universitas Tanjungpura yang ditemui seusai seminar kelistrikan di Rektorat Untan, Rabu (5/8).

Iqbal menjelaskan proses penyusunan RUKD sendiri tidak berlangsung dengan mudah. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunannya sendiri. Diantaranya adalah peramalan kebutuhan listrik kedepan, melihat juga perkembangan PLN dalam kurun waktu 10 tahun kebelakang, serta melihat program-program strategis pemerintah.

“Namun karena RUKD sendiri tidak tercapai, maka dilakukan review (perubahan) sehingga nantinya RUKD tersebut akan direvisi,” katanya.

Menurut Iqbal, target Kalbar terang pada 2015 hanya akan tercapai bila skenario pembangunan pembangkit listrik yang sudah terjadwal tidak meleset. Dan seharusnya RUKD semestinya dijadikan masukan bagi pemerintah daerah dalam pembahasan RUKN (rencana umum ketenagalistrikan nasional) sehingga tinggal bagaimana PLN mengapresiasi dengan menambah kapasitas listrik sesuai dengan perkiraan pertumbuhan listrik di Kalbar.

“Saat ini ketergantungan kita terhadap PLN sangat tinggi. Namun ketergantungan ini tidak diiringi dengan pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik,” terangnya.

Iqbal menambahkan sejauh ini telah banyak dilakukan kajian untuk memanfaatkan energi alternatif sebagai sumber ketenagalistrikan. Namun gerakan yang dilakukan untuk merealisasikan pembangkit tersebut belum banyak dilakukan.

“Misalnya rencana pembangunan PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) Mulut Tambang di kecamatan Senaning Sintang yang memanfaatkan potensi Batubara yang ada. Realisasinya belum terlihat padahal sudah dilakukan studi kelayakan,” ungkap Iqbal.

Selain itu, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini dan Mikro Hidro (PLTMH) di beberapa daerah saat ini kebanyakan belum dioptimalkan oleh pemerintah daerah setempat.

Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Kalbar, Novery Nuzuluddin mengakui target-target yang dibuat dalam RUKD tersebut meleset.
“Termasuk review yang dilakukan terhadap RUKD tersebut juga tidak tercapai,” kata Novery.

Ia mengungkapkan beberapa pembangunan pembangkit baru sering kali mundur dengan berbagai macam permasalahan. Termasuk pembangunan PLTMH Merasap dengan kapasitas daya mencapai 2,5 MW yang didanai Asian Development Bank (ADB).

“Proses pembangunan pembangkit yang memiliki kapasitas besar tidak instan. Masalah klasik seperti anggaran, koordinasi serta sinergisitas sering menjadi penyebab utama kegagalan proses tersebut,” katanya.

Sementara itu, Manajer PT PLN cabang Pontianak, Franky Mewengkang mengatakan proses pembangunan pembangkit selalu terintegrasi dengan pemerintah serta masyarakat yang ada.

“Persoalan pembangunan tidak hanya pada permasalahan teknis, tetapi juga persoalan sosial yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak,” kata Franky.

OLeh karena itu, Franky mengharapkan pembangunan pembangkit baru untuk mewujudkan Kalbar terang 2015 harus didukung oleh semua pihak sehingga kebutuhan listrik untuk seluruh masyarakat Kalbar dapat terpenuhi.